KARAWANG | infokeadilan.id – Persoalan sampah di Kabupaten Karawang kian mengkhawatirkan. Hampir seluruh kecamatan menghadapi permasalahan serupa tumpukan sampah rumah tangga, limbah medis rumah sakit, dan limbah industri yang tidak terkendali. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta menjadi indikasi lemahnya sistem pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkan Syuhada Wisastra Ketua IWO Indonesia DPD Karawang. Menurutnya, sebagai daerah yang industri dan padat permukiman persoalan sampah di Karawang merupakan hal serius yang harus segera di tindaklanjut.
“Sebagai daerah industri dan kawasan permukiman yang terus tumbuh pesat, Karawang menghasilkan volume sampah yang sangat besar setiap harinya. Namun, sistem penanganan yang ada diduga belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan sampah tersebut.” Ucapnya, Kamis (8/5/2025)
“Di lihat dari TPS di berbagai titik sering meluber, pengelolaan limbah B3 dari rumah sakit masih rawan pelanggaran bahkan dibuang di tengah lingkungan warga tanpa izin, dan limbah industri terus menjadi keluhan warga di sekitar kawasan seperti Telukjambe, Klari, dan Cikampek.” Terangnya.
“Regulasi sudah ada, tapi lemah dalam penegakan. Bukankah sudah jelas tentang pengelolaan sampah diatur dalam sejumlah regulasi nasional dan daerah.” Cetusnya.
Ia juga menyebut bahwa penegakan hukum dan tindak lanjut terkait penanganan dan pengelolaan sampah di Karawang dinilai kurang maksimal dan belum efektif.
“Sayangnya, regulasi ini belum efektif dijalankan. Penegakan hukum masih lemah. pengawasan terhadap pembuangan limbah medis nyaris longgar, dan tindakan pemerintah belum menunjukkan ketegasan yang dibutuhkan. Dalam kondisi ini, Pemkab Karawang tidak bisa lagi bersikap biasa-biasa saja.” Timpalnya.
“Persoalan sampah di Karawang bukan hanya soal kebersihan, tapi menyangkut nyawa manusia dan masa depan lingkungan. Pemerintah Daerah Karawang sudah saatnya bertindak cepat, tegas, dan sistematis. Jika tidak, krisis sampah akan berubah menjadi bencana ekologis yang mahal harganya untuk diperbaiki.” Pungkasnya.
•Red